Kemendikbud Usulkan Dua Penerima Bos Baru

Kemendikbud Usulkan Dua Penerima Bos Baru

Kemendikbud Usulkan Dua Penerima Bos Baru

Kemendikbud Usulkan Dua Penerima Bos Baru
Kemendikbud Usulkan Dua Penerima Bos Baru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) mengusulkan dua jenis Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) baru. Salah satunya untuk penerima BOS dari kawasan tertinggal, terde­pan dan terluar (3T) serta berbasis kinerja.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, mengatakan, BOS pertama adalah BOS untuk kawasan 3T. Sekolah mana yang termasuk kategori terluar, terdepan dan ter­tinggal serta daerah yang baru ber­diri itu sedang diidentifikasi Kemen­dikbud. “Ini (3T) butuh perhatian khusus, karena secara riil tingkat kemahalannya lebih tinggi daripada daerah lain,” katanya.

Didik menjelaskan, nanti daerah afirmasi yang sudah ditentukan se­bagai penerima bantuan akan mene­rima anggaran tambahan dari BOS reguler yang rutin diberikan tiap tahun. Sementara saat ini Kemendikbud mengusulkan BOS untuk 3T jenjang SD sebesar Rp30 juta, SMP Rp45 juta dan SMA akan mendapatkan dana yang masih ditentukan besarannya.

Sedangkan untuk BOS kinerja, uku­ran pemberiannya bisa disesuaikan indikator sebagaimana kinerja

se­kolah terhadap ujian nasional, uji kompetensi guru dan peta mutunya. “Terakhir kemarin untuk (BOS) ki­nerja akan kita gunakan kebijakan zonasi. Tapi, kami terus mendefini­sikan kinerja itu apa,” ungkapnya.

Didik menambahkan, BOS ki­nerja nanti akan melihat sekolah mana yang bisa ditingkatkan ki­nerjanya sesuai kebijakan zonasi. “Intinya, Kemendikbud akan mem­berikan insentif agar sekolah yang masuk di satu zona tersebut dari yang belum berkualitas menjadi naik level standar pelayanannya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Ko­misi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendukung adanya usulan

dua je­nis BOS baru tersebut. Namun, dia meminta Kemendikbud menyiapkan formula dan petunjuk teknis agar BOS bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan di satu sekolah.

Dia menjelaskan, kebutuhan stan­dar siswa di seluruh daerah tidak sama dan pada praktiknya penen­tuan satuan biaya BOS yang seragam itu juga tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang tidak hanya banyak daerah terpencil, terluar, tapi juga terpisah antarkepulauan. a

 

Sumber :

https://voi.co.id/