Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain:

  1. Faktor ethis (keanekaragaman adat di Indonesia)
  2. Faktor historia yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163, I.S yang membagi

penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :

  1. Golongan Eropa (Hukum Perdata dan Hukum Dagang)
  2. Golongan Bumi Putera [ pribumi/bangsa Indonesia asli(Hukum Adat) ]
  3. Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab)

Untuk golongan warga negara yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai hukum-hukum kekayaan harta benda, jadi tidak mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan.

Pedoman politik bagi pemerintahan Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokoknya sbb:

  1. Hukum perdata dan dagang
  2. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai azas konkordansi).
  3. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang, maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

Sumber : http://riskyeka.web.ugm.ac.id/seva-mobil-bekas/