Perdamaian (Sulhu)

Perdamaian (Sulhu)

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan di bidang bisnis, ialah melalui secara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Quran) dan rasulnNya (As-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Sebab yang demikian itu merupakan sebaik-baiknya akibat yang akan ditimbulkan (QS. An-Nisa[4]: 59).

  1. Definisi

Upaya damai dalam fiqh dikenal dengan istilah sulhu, yaitu suatu akad untuk memutuskan persoalan antara dua pihak yang berselisih. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (syuura) untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisih (QS.Asyu-Syuura[42]: 38). Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

  1. Dasar Hukum

Perdamaian itu lebih baik bagi mereka (QS. An-Nisa[4]: 128). Dan jika ada dua golongan dua orang-orang yang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan yang berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Hujurat[49]: 10). Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat[49]: 10).  243-244

  1. Rukun dan Syarat Perdamaian

Adapun yang menjadi rukun perjanjian perdamaian adalah:

  1. Adanya ijab
  2. Adanya kabul
  3. Adanya lafal

Ketiga rukun itu sangat penting dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa ijab, kabul dan lafal secara formal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Adapun yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian perdamaian dapat dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal berikut

Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian.

  1. Menyangkut objek perdamaian
  2. Persoalan yang boleh didamaikan
  3. Pelaksanaan Perdamaian

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa. Apabila dipraktikkan dalam praktik pelaksanaannya, tempat dan waktu pelaksanaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada perdamaian dilura sidang pengadilan dan melalui sidang pengadilan.

  1. Pembatalan Perdamaian

Sebagaimana telah diterapkan diatas bahwa pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ia telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat terakhir. Dengan perkataan lain, tidak dapat lagi diajukan guagatan terhadap perkara/ persoalan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Namun demikian, perjanjian perdamaian tersebut masih mungkin untuk dibatalkan yaitu apabila: Moch Faisal Salam (2006: 350-354).

  1. Telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subjek (orangnya)
  2. Telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

baca juga :