legalitas

Pengecualian Asas Legalitas

legalitas

Asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) memiliki pengecualian khusus terhadap keberadaannya. Ini diatur oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, di mana artikel tersebut berbunyi: “Jika undang-undang berubah setelah tindakan itu dilakukan, terdakwa / tersangka tunduk pada kondisi yang menguntungkan baginya.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP sebagai pengecualian yang berkaitan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi tertuduh. Menurut Jonkers, pengertian di sini tidak hanya bermanfaat bagi kejahatan, tetapi juga termasuk mendakwa terdakwa.

Ada berbagai teori tentang masalah mengubah persyaratan hukum dalam masalah ini. Yaitu sebagai berikut:

  1. Teori formal yang diperkenalkan oleh Simons menyatakan bahwa perubahan dalam hukum baru terjadi ketika perancangan hukum pidana berubah. Perubahan hukum selain hukum pidana, meskipun berkaitan dengan hukum pidana, tidak mengubah hukum yang diatur dalam Pasal 1 (2).
  2. Teori material terbatas yang diperkenalkan oleh Van Geuns berpendapat, antara lain, bahwa perubahan hukum yang diusulkan harus berarti perubahan pendapat hukum legislatif. Perubahan karena waktu atau keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan hukum pidana.
  3. Teori material tak terbatas, berdasarkan keputusan Hoge Raad pada 5 Desember 1921, menyatakan bahwa perubahan legislatif mencakup semua undang-undang dalam arti yang lebih luas dan perubahan legislatif yang mencakup sentimen legislatif dan perubahan karena perubahan zaman (karena keadaan yang masuk akal) di beberapa titik).

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional

Prinsip legalitas ini pertama-tama mengambil bentuk hukum dalam Konstitusi Amerika tahun 1776 dan kemudian dalam Pasal 8 Deklarasi 1789: “Tidak ada satu pun yang dapat ditemukan di sini, tetapi ada juga yang berlaku di sini.”

Prinsip ini kemudian dimasukkan dalam Pasal 4 KUHP Perancis yang dirancang oleh NAPOLEON BONAPARTE “Penentangan Nulle, Nul Delit, Nul Crime, Ne Pouvent dan Pére de Pines Commis”. Komunitas Pidana Perancis memberikan prinsip dalam Pasal 1 Paragraf 1 dari Van Starrecht Wetboek di Belanda yang secara khusus menyatakan bahwa “geen feit is straafbaar adalah straafbaar dan uit kracht van eene vaalafgegane wettelijke strafbepaling.” Prinsip ini juga tercantum dalam Pasal 1 (1) KUHP Indonesia.

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Internasional

Asas legalitas dalam konteks hukum pidana internasional. Antonio Cassese membagi penerapan prinsip legalitas di negara-negara hukum perdata yang sangat demokratis dan menemukan bahwa prinsip legalitas mengandung empat hal, yaitu:

  1. Pertama, makna prinsip legalitas terkandung dalam nullum crimen sine lege scripta pstulate. Dalil ini berarti bahwa pelanggaran hukum pidana hanya ada dalam hukum tertulis legislatif atau parlemen dan tidak didasarkan pada aturan normal.
  2. Kedua, pentingnya prinsip legalitas terkandung dalam postulat nol yang berbentuk rambut ketat. Ini berarti bahwa kebijakan kejahatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu melalui aturan yang menghukum perilaku manusia dengan cara tertentu dan sejelas mungkin sehingga tidak ditafsirkan secara berbeda.
  3. Ketiga, makna prinsip legalitas dapat ditemukan dalam postulat nullum crine sine praevia lege. Ini berarti bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retrospektif, sehingga seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang belum ada.
  4. Keempat, prinsip legalitas adalah pelarangan penggunaan hukum pidana serupa.

Sekian artikel tentang Legalitas ini semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua, Terimakasih.


POS-POS TERBARU