KPAI Tagih Aturan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Bullying

KPAI Tagih Aturan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Bullying

KPAI Tagih Aturan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Bullying

KPAI Tagih Aturan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Bullying
KPAI Tagih Aturan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Bullying

Dua kasus bullying menonjol terjadi selama sepekan terakhir membuat dunia pendidikan tercoreng. Mahasiswa Universitas Gunadarma dan siswa SMP 273 Tanah Abang Jakarta menjadi korban diikuti dengan viralnya video. Kisah miris mereka menyambut datangnya Hari Anak Nasional (HAN) 2017.

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan catatan keras atas maraknya kasusnya bullying. Kasus itu tak boleh lagi terulang dan ditiru oleh siapapun di Indonesia. ’’Maraknya kasus bully di satuan pendidikan perlu langkah prefentif, antisipatif, dan rehabilitatif,” tegas Wakil Ketua KPAI Susanto kepada JawaPos.com, Sabtu (22/7).

KPAI Tagih Aturan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Bullying
Video aksi bully yang terjadi pada mahasiswa Gunadarma (Instagram)

 

KPAI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk serius melakukan langkah-langkah radikal

untuk mencegah dan menanggulangi kasus bullying. Susanto menegaskan, pemerintah memiliki janji untuk penerbitan Peraturan Presiden tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap bullying di satuan pendidikan.

 

’’Leading sectornya adalah Kemendikbud dan hingga kini belum selesai. Terus berulangnya kasus perundungan (bully, Red), secara langsung atau tidak langsung diakibatkan lambannya Kemendikbud menyelesaikan aturan itu,” tukasnya.

 

Susanto menambahkan, pelaku kekerasan dan bullying yang masih usia anak harus memeroleh penanganan khusus dengan menggunakan pendekatan pemulihan atau restoratif. Jangan sampai langkah yang diambil mengedepankan pendekatan punitif (hukuman) yang justru mematikan masa depan anak dan menghilangkan hak dasarnya.

 

“Serta semakin mendorong anak untuk terus melakukan tindakan yang salah tanpa upaya pemulihan.

Kebijakan yang ditempuh tidak boleh emosional seperti memecat atau mencabut KJP dan sejenisnya,” kata Susanto.

 

KPAI juga meminta pemerintah dan pemerintah daerah agar serius melakukan langkah-langkah radikal untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran anak. Apalagi dalam UU Pemerintahan Daerah, perlindungan anak merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah.

 

“KPAI juga meminta semua pihak untuk membangun budaya ramah

anak sejak usia dini. Pola pengasuhan positif perlu dikembangkan sebagai langkah preventif. Selain itu, masyarakat agar tidak abai atas potensi pelanggaran anak di lingkungannya, karena kapanpun dan dimanapun kekerasan dapat terjadi,” tutupnya.

 

Sumber :

https://demotix.com/how-to-prevent-air-and-soil-pollution/