Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia
Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Sejarah singkat hukum perdata yang ada di Indonesia

Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa. Di Eropa continental berlaku hukum perdata romawi, disamping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan tertentu.

Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “code civil de francis” yang juga dapat disebut “cod napoleon”. Sebagai petunjuk penyusunan code civil ini digunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat, dan Pothis, disamping itu juga dipergunakan hukum Bumi Putera Lama, Hukum Jernoia dan Hukum Cononiek. Code napoleon ditetapkan sebagai sumber hukum di Belanda setelah bebas dari penjajahan Prancis.

Setelah beberapa tahun kemerdekaan, bangsa memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari hukum perdata. Tepatnya 5 juli 1830 kodivikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek Van Koopandle) ini adalah produk Nasional-Nederland yang isinya berasal dari Code Civil des Francis dari Code de Commerce. Kedua Undang-undang tersebut berlaku di Indonesia dengan azas koncodantie (Azas Politik Hukum), dan sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlinjk Wetboek), sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek Van Koopandle).

A.  Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam artian luas meliputi semua hukum private materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Pengertian hukum private (hukum perdata materil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan, misal perkawinan.

Selain ada hukum private materil, ada juga hukum perdata formil yang lebih dikenal dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.

Sumber : https://silviayohana.student.telkomuniversity.ac.id/seva-mobil-bekas/