Good Governance

Good Governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara World Bank mendefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework.

Karakteristik good governance menurut UNDP, meliputi; participation, rule of law, transparancy, responsiveness, concensus orientation, equity, efficienfy and effectiviveness, accountability, and strategic vision.

Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan, reformasi manajemen publik, reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (sistem penganggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan manajemen keuangan).

  1. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak  pemberi amanah (principal). Akuntabilitas publik meliputi; akuntabilitas vertikal dan horizontal.

Akuntablitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas dimensi; (1) akuntabilitas kejujuran, (2) akuntabilitas proses, (3) akuntabilitas program, (4) dan akuntabilitas kebijakan.

 

POS-POS TERBARU