Dirjen Kemensos Tandatangani Surat Pijam Pakai Gedung dan Lahan SLBN A Kota Bandung

Dirjen Kemensos Tandatangani Surat Pijam Pakai Gedung dan Lahan SLBN A Kota Bandung

 

Dirjen Kemensos Tandatangani Surat Pijam Pakai Gedung dan Lahan SLBN A Kota Bandung

Direktur Jenderal Kementerian Sosial

Edy Suharto, menandatangani berita acara pinjam pakai tanah dan bangunan Gedung Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Kota Bandung dengan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Penandatanganan ini merupakan implementasi dari pihak Kementerian Sosial  dalam menangani masalah  disabilitas di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Edy sebelum acara penandatangan dimulai

“Permasalahan disabilatas merupakan konsentrasi dari Kementerian Sosial. Maka dari mari kita sambut dengan suka cita pemberian ini,” ujar Edy Jumat, (17/1/19), Ruang Cermai Gedung Sate Bandung.

Kementerian sosial menyebutkan bahwa Balai Wyata Guna merupakan balai yang sudah tua dan sangat berjasa sekali dalam membantu penyandang disabiltas khususnya tuna netra. Bangunan  tersebut menjadi aset Kementerian Sosial  yang diperuntukan bagi anak-anak binaan yang  membutuhkan sekolah formal.

Edy menambahkan bahwa bangunan tersebut harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Menyangkut hal  renovasi bangunan,  Menteri Sosial telah mengijinkan namun  terlebih dahulu Kementerian Sosial harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Keuangaan.

“Hal tersebut harus melalui proses terutama dari bagian aset

Kementerian sosial juga memberikan ijin kepada Dinas Kependidikan jika ingin merenovasi atau menambah sesuai dengan proposal yang diajukan,” tutur Edy.

Menanggapi persoalan renovasi, Sekretaris Daerah Iwa Karniwa

menambahkan bahwa  Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tengah mengalokasikan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk rehabilitasi pembangunan. Sehingga diharapkan proses pembelajaran dari SLBN bisa dapat meningkat dan lebih baik dari sekarang.

Iwa menyampaikan ungkapaan terima kasih mewakili jajaran Pemerintah Provinsi Jabar atas bantuan yang telah diberikan Kementerian Sosial. “Proses ini tidaklah mudah, perlu ketelitian untuk mencapai keberhasilannya dan Pemprov Jabar juga memerlukan arahan dari Kementerian Sosial,” tutup Iwa.

 

Artikel Terkait;