E-Katalog Efektif Januari 2017

INOVATIF: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (keempat kiri) bersama LKPP Pusat saat pembahasan e-katalog di Balai Kota.

bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat akan terus mengembangkan e-katalog dalam hal penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. Ke depan, e-katalog sendiri akan didelegasikan menjadi e-katalog lokal dan sektoral.

”Untuk e-katalog lokal, akan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Saat ini yang sudah menerapkan baru lima daerah yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Gorontalo, Pemda Semarang, Pemda Surabaya dan Pemkab Badung. Dan harapan kami, Kota Bandung bisa menjadi salah satu pelakunya e-katalog lokal,” ujar Kepala LKPP Pusat Agus Prabowo usai acara Gelar Pengadaan Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana Kota Bandung, kemarin (1/12).

Melalui e-katalog, pemerintah bisa melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebab barang dan jasa ditawarkan dengan harga yang kompetitif serta kualitas yang baik. E-katalog juga mendorong transparansi anggaran karena di sana telah dicantumkan harga barang sesuai dengan kualifikasinya.

Pemerintah Kota Bandung terdorong untuk segera mewujudkan e-katalog lokal tersebut. Menurut Ketua LKPP, Agus Prabowo, dengan e-katalog lokal produk barang dan jasa yang dimiliki Kota Bandung akan bisa ditayangkan di katalog nasional sehingga bisa dibeli oleh pemerintah se-Indonesia.

”Nanti kalau sudah banyak kita akan punya pasar pengadaan yang dahsyat, barangkali bisa terbesar di dunia nanti,” tutur Agus.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, akan mulai mengefektifkan e-katalog per Januari 2017 sejalan dengan beroperasinya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.

”Kita sedang persiapan e-katalog lokal dimulai dengan syarat pertama, ULP-nya harus mandiri. Ini saya laporkan, per Januari sudah siap. Jadi kita bisa ikut di rombongan kedua,” kata Ridwan.

Selain e-katalog, Kota Bandung dengan LKPP bekerjasama terkait proses Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, LKPP melakukan pendampingan kepada pemerintah kota dalam proses tersebut.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR